ROOL – Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, meminta PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur atau Bank NTT menjadi jantung finansial pembangunan daerah dengan memperkuat dukungan dan lebih agresif menyalurkan kredit produktif bagi sektor mikro. Di sisi lain, pemegang saham juga memberikan perhatian serius terhadap tingginya angka kredit macet di bank tersebut yang nilainya disebut mendekati Rp400 miliar.
Pernyataan dan sorotan tersebut disampaikan oleh Paulus Henuk pasca-RUPS Bank NTT, Selasa (26/5/2026). Sebagai bank milik Pemerintah Provinsi NTT dan 22 kabupaten/kota, Bank NTT ditegaskan harus menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.
”Harapan kami selaku pemegang saham, Bank NTT dengan manajemen yang baru harus semakin baik dan memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi NTT,” tutur Paulus.
Menurut Paulus, Bank NTT harus lebih agresif menyalurkan kredit produktif bagi UMKM, petani, nelayan, petambak rumput laut, hingga pelaku usaha tenun ikat dan kuliner yang selama ini kerap sulit mengakses pembiayaan dari bank swasta. Selain itu, bank juga diminta memaksimalkan perannya sebagai pengelola APBD dan penampung Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dana daerah tetap berputar di NTT.
Untuk memperluas inklusi keuangan dan mendukung program digitalisasi, Paulus berharap Bank NTT membuka akses layanan hingga ke desa-desa melalui cabang dan agen Laku Pandai agar masyarakat tidak bergantung pada rentenir maupun pinjaman online ilegal.
”Tujuannya supaya warga desa tidak perlu ke Kupang hanya untuk buka rekening, menabung, atau kirim uang,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa Bank NTT harus hadir sebagai penyangga ekonomi saat terjadi krisis melalui relaksasi kredit dan penundaan angsuran.
Namun, di tengah dorongan ekspansi tersebut, Paulus mengingatkan bahwa penguatan manajemen risiko dan sistem pengawasan internal menjadi pekerjaan rumah yang sangat mendesak akibat lemahnya faktor kehati-hatian.
Ia mengungkapkan bahwa angka kredit bermasalah saat ini sudah berada pada level mengkhawatirkan.
Paulus meminta proses pengambilan keputusan kredit dievaluasi secara menyeluruh di setiap tingkatan pejabat, mulai dari kepala cabang, kepala divisi, direktur kredit, hingga direktur utama. Proses penilaian (appraisal) jaminan aset juga harus dilakukan secara objektif dan profesional agar tidak memicu kerugian saat aset dilelang. Pengendalian kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) ini krusial demi berkontribusi maksimal terhadap peningkatan PAD melalui dividen.
Merespons evaluasi tersebut, Direktur Kepatuhan Bank NTT yang baru, Revi Asiana Silawati, memastikan dirinya akan fokus memperkuat tata kelola dan manajemen risiko di Bank NTT. Revi menegaskan bahwa posisi Direktur Kepatuhan akan berfungsi sebagai mitra bisnis guna memastikan pertumbuhan target funding maupun lending berjalan sehat sesuai koridor regulasi.
“Sesuai tupoksi, Direktur Kepatuhan membawahi kepatuhan dan manajemen risiko. Tentunya kami akan menjadi partner bisnis Bank NTT agar target funding maupun lending berjalan seiring dengan penerapan tata kelola dan manajemen risiko,” ujar Revi. (**)
