ROOL – Badan Gizi Nasional (BGN) menutup secara permanen 833 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melanggar aturan higienitas dan sanitasi. Keputusan tegas ini disampaikan langsung oleh Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2026).
Ratusan dapur MBG yang dihentikan operasionalnya tersebut tersebar di tiga wilayah utama Indonesia. Rinciannya mencakup 97 unit di Wilayah I (Sumatra), 311 unit di Wilayah II (Jawa dan Madura), serta 424 unit di Wilayah III (Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua).
Sudaryono menegaskan bahwa dapur yang dijatuhi sanksi penutupan permanen ini tidak akan menerima pembayaran sama sekali dari BGN. Kebijakan ini berbeda dari skema penangguhan sebelumnya yang tetap memberikan hak pembayaran kepada pengelola.
Penyebab Penutupan dan Pelanggaran Standar Kebersihan
Langkah penutupan diambil setelah BGN menemukan sejumlah pelanggaran, meliputi standar higienitas, sanitasi, potensi keracunan, kualitas makanan yang tidak memenuhi standar, hingga ketiadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang sesuai ketentuan. Menurut Sudaryono, BGN sebelumnya telah memberikan tenggat waktu perbaikan, tetapi pengelola dapur tidak kunjung memenuhinya.
”Kami telah menemukan ada 833 dapur yang kami suspend per hari ini. Yang terdiri dari 98 di wilayah 1, wilayah Sumatra. (Sebanyak) 311 di wilayah Jawa dan Madura. Dan wilayah 3 (sebanyak) 424 dengan total 833,” ujar Sudaryono.
Ia menambahkan, pengelola yang tidak memenuhi persyaratan dan abai terhadap batas waktu perbaikan langsung dijatuhi penutupan permanen.
Skema Pengalihan Pasokan Makanan Siswa
Meskipun ratusan dapur dihentikan operasionalnya, BGN menjamin distribusi makanan bagi anak-anak penerima manfaat tidak akan terputus. BGN mengalihkan porsi layanan MBG ke dapur-dapur lain yang beroperasi di sekitar lokasi sekolah terdampak.
”Kami memastikan jangan sampai yang tadinya menerima manfaat jadi tidak menerima. Begitu di-suspend, secara otomatis kami akan membagi porsi layanan kepada dapur-dapur lain di sekitar situ,” kata Sudaryono.
Fokus Pemenuhan Gizi dan Penindakan Dapur Nakal
Sudaryono menekankan bahwa esensi utama program MBG adalah ketercukupan gizi anak, bukan sekadar kuantitas atau rasa makanan. Pihaknya menegaskan tindakan pembenahan internal ini dilakukan guna memastikan keselamatan para penerima manfaat.
”Sekali lagi ini namanya Makan Bergizi Gratis, bukan makan enak gratis, bukan makan banyak gratis. Mencukupkan gizinya lah yang menjadi tolok ukurnya. Kami ingin menunya tersaji baik, gizinya terpenuhi, dan perputaran ekonomi lokal juga jalan,” tegasnya.
Ia pun memastikan BGN tidak ragu untuk terus menjatuhkan sanksi serupa jika ke depan kembali ditemukan SPPG yang melanggar ketentuan operasional. (*)
