ROOLNews—Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Rote Ndao mengelar Rapat Koordinasi Keluarga Berencana tingkat Kabupaten Tahun 2021.
Pembukaan rakor tersebut dilakukan Wakil Bupati Rote Ndao Stefanus M Saek, Jumat (10/12/2021), bertempat di aula Hotel Videsy dan dihadiri para camat, kepala Puskesmas, pimpinan Klinik KB, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), dan staf Dinas P3AP2KB.
Wakil Bupati Stefanus dalam sambutanya mengatakan, salah satu upaya yang dan perlu terus dilakukan oleh pemerintah pada semua jenjang adalah pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kualitas penduduk melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, kata Wabup Saek, Program KKBPK juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Nawa Cita ke-3 (tiga), yaitu Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Oleh karena itu, maka Program KKBPK harus mengutamakan pada wilayah dengan kriteria tertentu seperti daerah miskin, padat penduduk, wilayah nelayan, kumuh perkotaan, dan daerah tertinggal lainnya, di mana pada umumnya di wilayah-wilayah tersebut, capaian Program KKBPK belum berhasil dengan optimal.
Ia menambahkan, sesuai Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga diamanatkan bahwa pembangunan keluarga dilaksanakan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan mendorong keluarga agar dapat melaksanakan fungsi-fungsi keluarga secara optimum, yang operasionalisasinya melalui wadah kelompok kegiatan (poktan) yang dibentuk untuk membekali setiap keluarga dengan berbagai informasi yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan siklus hidup manusia. Kelompok-kelompok kegiatan tersebut yaitu: Poktan Bina Keluarga Balita (BKB), Poktan Bina Keluarga Remaja (BKR), Poktan Bina Keluarga Lansia (BKL), generasi berencana (genre), dan Poktan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Diharapkan melalui kelompok-kelompok yang ada ini dapat mendukung pembinaan KKBPK di masyarakat/desa.
Menurut Wabup Saek, kegiatan Rapat Koordinasi Keluarga Berencana yang saat ini dilakukan merupakan wadah melakukan sinkronisasi arah kebijakan dan pengembangan kegiatan prioritas Program KKBPK, serta memperkuat sinergitas lintas sektor baik pemerintah maupun swasta, dan dengan seluruh mitra kerja baik itu para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya, sehingga apa yang menjadi tujuan utama dalam mensejahterakan rakyat dan meningkatkan kualitas masyarakat khususnya di Kabupaten Rote Ndao dapat terwujud.
“Saya berharap para peserta Rakor KB dapat menyerap materi yang disampaikan narasumber dan merumuskan kebijakan strategis ke depan, sehingga peningkatan kualitas hidup masyarakat bisa terwujud,” imbuhnya.
Di akhir sambutannya Wakil Bupati Stefanus juga mengimbau beberapa hal, di antaranya: (1) Tingkatkan kerja sama dengan instansi teknis serta budayakan sikap bekerja keras dalam semangat kemitraan untuk memberikan pelayanan KB yang lebih berkualitas sesuai dengan harapan masyarakat/keluarga, terutama pembangunan pada Kampung KB; (2) Jajaran Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas dapat meningkatkan pelayanan KB terutama pelayanan kontrasepsi pasca persalinan; (3) Para camat, agar meningkatkan perhatian terhadap percepatan pelakasanaan Program kependudukan dan KB di masing-masing kecamatan dengan menggalakan pertemuan untuk menyusun rencana kegiatan yang lebih bersifat operasional dan implementatif sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing; serta (4) Perlu dukungan nyata dari para mitra dan seluruh komponen masyarakat untuk keberhasilan pengembangan Program KKBPK di Kabupaten Rote Ndao.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Regina Asnat Valeryn Kedoh menjelaskan, tujuan umum pelaksanaan Rakor Keluarga Berencana adalah meningkatnya komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan upaya-upaya penyelarasan pengendalian penduduk dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Sementara itu, lanjut Regy, tujuan khususnya adalah untuk meningkatnya kebijakan pengendalian penduduk, meningkatnya pengetahuan tentang parameter kependudukan di kalangan pemangku kebijakan yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan daerah, meningkatnya pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat, serta komitmen lintas sektor tentang pembangunan berwawasan kependudukan, meningkatnya kepekaan stakeholder dan seluruh masyarakat tentang dampak perkembangan penduduk yang tidak terkendali terhadap berbagai sektor kehidupan dan pembangunan di daerah, sehingga mendukung upaya-upaya pengendalian penduduk secara holistik.
Sekretaris Dinas P3AP2KB Anderias Pandie selaku penanggung jawab kegiatan Rakor KB Tahun 2021 dalam laporannya mengatakan, peserta yang hadir mengikuti Rakor sebanyak 55 orang terdiri dari, camat 11 orang, kepala Puskesmas 12 orang, pimpinan Klinik KB 16 orang, PLKB 12 orang, Dinas P3AP2KB 4 orang.
Sedangkan materi yang disajikan, kata dia, meliputi: a) Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Evaluasi Program Pembangunan KB di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021. b) Dukungan Dinas Kesehatan Terhadap Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Rote Ndao. (team)
