ROOL •Ratusan Tenaga Kesehatan (Nakes) sukarela yang selama ini sudah mengabdi di Puskesmas yang tersebar di 11 kecamatan se-Kabupaten Rote Ndao, diangkat menjadi Tenaga Kontrak Daerah (TKD).
Bupati Rote Ndao Paulina Haning-Bullu kepada media, di ruang kerjanya, Sabtu (22/05/2021) mengatakan, pengangkatan 102 orang Nakes sukarela ini, sebagai bentuk penghargaan atas semangat dan kerja keras mereka dalam membantu menangani para pasien di tengah pandemi Covid-19.
Lanjut Bupati, dari 102 Nakes Sukarela tersebut telah masuk sebanyak 33 orang dalam SK Bupati Lampiran III. Sementara 69 orang lainnya baru diminta persetujuan oleh pemerintah kepada DPRD terkait penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Unaudited Tahun Anggaran 2020 untuk membiayai honor mereka disetujui, belum lama ini.
“Jadi yang benar itu tanpa diminta DPRD, pemerintah sudah memikirkan nasib para Nakes Sukarela, bahkan telah mengakomodir sebagai TKD,” katanya.
Ke depan, tambah Bupati Paulina, Pemkab juga membutuhkan dukungan DPRD untuk bersinergi memperhatikan tenaga-tenaga sukarela di bidang pendidikan (Guru Komite) yang masih perlu sentuhan.
Dukungan dan Apresiasi
Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao Alfred Saudila mengatakan, perhatian pemerintah untuk mengakomodir Nakes Sukarela yang tersebar di unit kerja puskesmas se-Kabupaten Rote Ndao itu, memang benar sudah diusulkan ke DPRD untuk penggunaan mendahului dana Silpa Unaudited TA 2020 bagi pembayaran honor para Nakes Sukarela tersebut.
“Pemerintah telah mengajukan pengangkatan Nakes Sukarela tersebut, dan sudah dibahas dalam mekanisme persidangan, bahkan sudah disetujui DPRD. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bupati dan jajaran yang memperhatikan,” kata Alfred.
Ketua Fraksi NasDem DPRD Rote Ndao Deny Zacharias menyatakan sangat mendukung langkah pemerintah mengangkat Nakes Sukarela pada tahun ini dan rencana mengakomodir tenaga sukarela guru kontrak komite yang hampir sama kondisinya pada tahun berikutnya.
Menurut Deny, langkah mengakomodir Nakes Sukarela ini murni merupakan usulan pemerintah yang disampaikan ke DPRD untuk mendapat persetujuan penganggarannya. (*/tim)
