ROOL – Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati pengangkatan ratusan ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai tahun 2027. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi pimpinan DPR bersama kementerian terkait di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurizal tersebut telah merampungkan pembahasan status kepegawaian tenaga pendidik. Dasco menyatakan bahwa koordinasi ini menindaklanjuti berbagai aspirasi guru di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), guru madrasah negeri, hingga guru taman kanak-kanak (TK).
”Pada hari ini kami sudah sampai pada finalisasi hasil rapat mengenai status guru PPPK paruh waktu, PPPK yang mau jadi PNS di lingkungan Kemendikdasmen, termasuk guru madrasah negeri dan guru TK,” ujar Dasco usai pertemuan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini mengonfirmasi bahwa skema peralihan status tersebut akan mulai direalisasikan pada 2027.
”Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Pimpinan tadi, bahwa untuk PPPK paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027,” kata Rini dalam jumpa pers.
Kebutuhan Nasional dan Seleksi CPNS Guru 2027
Rini memaparkan, saat ini jumlah guru berstatus PPPK tercatat sebanyak 955.245 orang, sedangkan PPPK guru paruh waktu mencapai 231.246 orang. Di sisi lain, proyeksi pemenuhan formasi guru nasional mencapai 526.689 posisi, yang mencakup kebutuhan di Kemendikdasmen, Kementerian Agama, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Garuda.
Selain pengalihan status ke penuh waktu, pemerintah merencanakan pembukaan seleksi calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi guru PPPK penuh waktu pada awal 2027. Kesempatan pendaftaran seleksi CPNS guru pada periode yang sama juga dibuka bagi pelamar umum.
”Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk PPPK guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang diperkirakan pendaftaran di awal 2027,” tutur Rini.
Rini menambahkan, pembukaan kebutuhan formasi guru nasional turut diproyeksikan untuk Sekolah Terintegrasi, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Garuda.
Kondisi Fiskal dan Anggaran APBN Terjaga
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan pengangkatan guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu telah dihitung secara matang agar tidak membebani APBN.
”Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang akan tetap dijaga di 2,4 persen defisitnya,” kata Purbaya. (**\jkt_tj1)
