ROOL – Kapolres Rote Ndao AKBP Henry Eko Irawan, S.I.K., menegaskan kebijakan zero tolerance atau tanpa toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran disiplin maupun tindak pidana yang dilakukan oleh anggotanya. Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin apel jam pimpinan perdana di Mapolres Rote Ndao, Senin (3/8/2026).
Apel perdana tersebut dihadiri oleh Wakapolres Rote Ndao KOMPOL I Wayan Sunartha, S.E., Pejabat Utama (PJU) Polres, serta personel Polres dan Polsek jajaran. Bertindak sebagai komandan apel yakni Kasikeu Polres Rote Ndao IPDA Haerullah, S.H. Rangkaian apel diawali dengan pengucapan Tribrata dan Catur Prasetya sebagai pedoman etika kerja Polri.
Sanksi Tegas Pelanggaran Anggota
Dalam pengarahannya, AKBP Henry Eko Irawan menginstruksikan Seksi Propam Polres Rote Ndao untuk melakukan penegakan disiplin secara ketat. Langkah ini dilakukan guna mencegah pelanggaran anggota yang dapat merusak citra positif institusi.
”Dalam apel perdana jam pimpinan ini, Saya mengajak seluruh personel Polres Rote Ndao untuk Beriman, Berintegritas dan menjadi Teladan, Zero Toleransi terhadap penyalahgunaan narkoba, perjudian, pungutan liar, kekerasan dan pelanggaran disiplin,” tegas AKBP Henry Eko Irawan.
Kapolres meminta seluruh personel menjaga nama baik institusi dan bekerja secara profesional dalam menjalankan tugas pelayanan maupun penegakan hukum.
Penguatan Fungsi Pelayanan dan Sinergitas
Selain penegakan disiplin internal, Kapolres menekankan agar setiap laporan masyarakat direspons cepat, profesional, dan tuntas. Personel diwajibkan hadir di tengah masyarakat sebagai problem solver dengan mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas di wilayah operasional.
Terkait penanganan hukum, Kapolres menginstruksikan penuntasan seluruh tunggakan kasus demi memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Pelayanan publik juga diarahkan memanfaatkan teknologi informasi agar berjalan cepat, mudah, dan tanpa diskriminasi.
Guna mendukung pembangunan daerah, Polres Rote Ndao memperkuat sinergitas bersama TNI, Pemerintah Daerah, instansi vertikal, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, media, dan masyarakat. Sinergi ini difokuskan untuk mendukung program strategis pemerintah, termasuk ketahanan pangan, pengembangan pariwisata, perlindungan masyarakat pesisir, serta pemberdayaan ekonomi lokal. (*)
