ROOL – Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rote Ndao tengah menjadi perbincangan hangat. Dalam Forum Perangkat Daerah (FPD) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, mencuat data mengejutkan, pertumbuhan ekonomi daerah ini tercatat mencapai 7,98 persen hingga Maret 2027. Angka tersebut tidak hanya melampaui rata-rata nasional, tetapi juga menjadi fondasi bagi ambisi besar pembangunan di Bumi Ti’i Langga.
Namun, di tengah euforia angka tersebut, Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, justru memberikan catatan kritis kepada jajarannya. Ia menegaskan bahwa pertumbuhan yang tinggi harus dibarengi dengan pola pikir (mindset) pelayanan yang nyata, bukan sekadar deretan angka di atas kertas.
“Hari ini kita bicara rancang bangun Kabupaten Rote Ndao. Maka pola pikir kita adalah pola pikir pelayanan. OPD harus memahami betul permasalahan kita di Rote Ndao agar anggaran yang terbatas benar-benar menjadi solusi,” tegas Bupati Paulus saat membuka forum resmi tersebut.
Pertumbuhan 7,98 persen ini akan diuji efektivitasnya melalui target besar lainnya, menurunkan angka kemiskinan menjadi 19 persen pada tahun 2029. Guna memastikan pertumbuhan ekonomi ini berdampak langsung pada masyarakat kelas bawah, Pemkab Rote Ndao menerapkan strategi terpadu melalui empat pilar utama, yakni Fokus Tepat Sasaran Program diwajibkan menyasar masyarakat pada kelompok Desil 1 dan Desil 2., Menekan Beban Pengeluaran dengan memastikan pengeluaran rumah tangga miskin dapat dikendalikan., Meningkatkan Pendapatan yaitu mendorong produktivitas ekonomi warga secara mandiri., dan Stabilisasi Harga Pangan dengan menjaga daya beli masyarakat melalui kontrol harga pasar yang stabil.
Bupati Paulus juga mengingatkan bahwa ruang fiskal daerah saat ini masih sangat terbatas. Oleh karena itu, ia meminta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun skala prioritas yang ketat sebelum menentukan besaran anggaran.
Kolaborasi lintas sektor pun diperkuat. Sektor pariwisata diminta bersinergi dengan Badan Pendapatan Daerah untuk memacu Pendapatan Asli Daerah (PAD), sementara penanganan stunting dilakukan secara terintegrasi melibatkan berbagai dinas terkait.
Wakil Bupati Rote Ndao, Apremoi D. Dethan, menambahkan bahwa seluruh pemangku kebijakan memiliki tanggung jawab moral yang besar. Menurutnya, momentum FPD ini harus menggugah semangat kerja kolektif agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta penurunan kemiskinan bukan sekadar target, melainkan kenyataan yang dirasakan seluruh rakyat Rote Ndao. (*/RN)
