ROOLNEWS.ID – Sebanyak 505 kepala daerah terpilih dijadwalkan mengikuti pembekalan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025. Mereka akan dilantik Presiden Prabowo Subianto di Jakarta pada 20 Februari 2025.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat meninjau Istana Kepresidenan Yogyakarta (Gedung Agung), Kota Yogyakarta, Minggu (9/2/2025).
Peninjauan dilakukan karena Gedung Agung berpotensi menjadi titik kumpul para kepala daerah sebelum mengikuti pembekalan.
“Insya Allah, direncanakan pelantikan kepala daerah itu tanggal 20 (Februari) di Jakarta. Ada 505 kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota yang akan dilantik langsung oleh Bapak Presiden. Dan dijadwalkan tanggal 21 (Februari) para kepala daerah itu akan mengikuti pembekalan di Magelang,” ujar Bima Arya.
Wamendagri menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) bertanggung jawab menyusun rangkaian acara. Peninjauan ini merupakan bagian dari persiapan penyelenggaraan.
Menurut Bima Arya, Gedung Agung menjadi salah satu opsi titik kumpul sebelum keberangkatan bersama menggunakan bus ke Akmil. Pihak pengelola Istana menyatakan kesiapannya.
“Ini adalah salah satu opsi di mana para kepala daerah itu mungkin akan berkumpul dulu di sini sebelum sama-sama berangkat ke Magelang,” jelasnya.
Namun, opsi lain, yaitu para kepala daerah langsung berkumpul di Akmil, masih terbuka. Keputusan akan dibahas dalam rapat bersama Menteri Sekretaris Negara.
Pembekalan direncanakan berlangsung hingga 28 Februari. Bima Arya menambahkan, Presiden Prabowo telah menyiapkan kompleks Akmil sebagai lokasi pembekalan, yang sebelumnya juga digunakan untuk pembekalan menteri dan pejabat terkait.
“Di sana sudah ada tempatnya, daripada kita mengeluarkan anggaran lagi untuk tempat-tempat lain, lebih efektif dan efisien di situ saja. Tenda-tendanya bisa menggunakan tenda-tenda yang sudah disiapkan dan sempat digunakan oleh para menteri,” papar Bima Arya.
Materi pembekalan akan meliputi tugas pokok dan fungsi kepala daerah, Astacita (delapan misi pemerintahan Prabowo-Gibran) yang akan disampaikan para menteri, serta materi dari Lemhannas.
Wamendagri menegaskan, 505 kepala daerah yang mengikuti pembekalan adalah mereka yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) atau yang sengketanya tidak berlanjut. Bagi calon kepala daerah yang masih berperkara di MK, pemerintah menunggu putusan final. (*)
