ROOL – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Terpadu Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, Kamis (18/6). Kegiatan ini dilakukan untuk menilai perkembangan pelaksanaan KENCANA sekaligus memberikan apresiasi kepada sepuluh kecamatan percontohan yang berhasil menaikkan statusnya menjadi Kecamatan Tangguh Bencana Pratama pada Mei lalu.
Gubernur NTT Melkiades Laka Lena mengapresiasi langkah nyata para pihak yang membuahkan pencapaian status Kencana Pratama oleh enam kecamatan di Kota Kupang dan empat kecamatan di Kabupaten Kupang. Namun, ia menegaskan bahwa pemberian penghargaan serta penyematan PIN Kencana Pratama dari pemerintah pusat ini tidak boleh dimaknai sebagai acara seremonial belaka.
”Ini harus menjadi tonggak sejarah baru dalam pergeseran paradigma penanggulangan bencana dari yang semula responsif menjadi preventif dan partisipatif. Saya berharap, sinerji kolaboratif multi pihak ini bisa membawa kita menuju status Kencana Madya, bahkan Kencana Utama,” ujar Melkiades.
Target Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bencana
Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran pada Kemendagri, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, mengingatkan bahwa wilayah NTT terus menghadapi eskalasi ancaman bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, tanah longsor, hingga dampak perubahan iklim. Menurutnya, KENCANA merupakan inisiatif Kemendagri untuk mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana dengan mengoptimalkan peran camat sebagai penghubung antara pemerintah daerah, desa, dan masyarakat.
Kemendagri menggarisbawahi bahwa keberhasilan Gerakan KENCANA tidak diukur dari tumpukan dokumen yang disusun, melainkan dari peningkatan kapasitas riil kecamatan dalam melindungi warga dari risiko bencana. Status KENCANA Pratama yang ada saat ini baru merupakan pijakan awal menuju tingkat Madya dan Utama.
Sejalan dengan hal tersebut, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Drs. Pangarso Suryotomo, M.M.B, menambahkan bahwa penguatan kapasitas lokal bersifat fundamental karena masyarakat merupakan pihak pertama yang merespons (first responder) saat bencana melanda. Pencapaian 10 kecamatan di Kupang ini dinilai sebagai indikator objektif bahwa sistem koordinasi, regulasi kesiapsiagaan, serta mobilisasi sumber daya lokal mulai berjalan efektif sejak program digulirkan pada Agustus 2025.
Hasil Evaluasi Lapangan di Kecamatan Percontohan
Setelah koordinasi di tingkat pusat dan daerah, tim monev terpadu membagi diri ke dalam dua kelompok untuk meninjau langsung implementasi di tingkat tapak. Lokasi yang dipilih adalah Kecamatan Kota Lama di Kota Kupang dan Kecamatan Kupang Barat di Kabupaten Kupang untuk melihat kesiapan sekretariat, mekanisme koordinasi, serta program kerja satuan tugas.
Dalam peninjauan di Kecamatan Kota Lama, tim menemukan data bahwa pihak kecamatan telah menjalin kerja sama dengan 37 Posyandu di 10 kelurahan untuk mengintegrasikan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait kebencanaan kepada warga. Selain itu, wilayah ini sudah memiliki dua lembaga pendidikan yang berstatus Sekolah Tangguh Bencana, yaitu SD Negeri 1 Bonipoi dan SMA Katholik Giovanni.
Monev terpadu ini diorganisasi oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi NTT bersama Program SIAP SIAGA dengan melibatkan sekitar 90 peserta. Penghargaan berupa Pin dan rompi pembina diserahkan kepada para kepala daerah serta sepuluh camat yang memimpin wilayah percontohan tersebut, antara lain Camat Kelapa Lima, Oebobo, Maulafa, Kota Raja, Kota Lama, Takari, Kupang Barat, Kupang Timur, dan Fatuleu Barat. (*)
