ROOL – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana mendorong pergeseran paradigma penanggulangan bencana dari yang semula responsif menjadi preventif dan partisipatif. Penegasan tersebut mengemuka dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Terpadu Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) yang dilaksanakan di Hotel Harper, Kota Kupang, Kamis (18/6).
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum pemberian apresiasi kepada sepuluh kecamatan percontohan di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang yang berhasil meningkatkan statusnya menjadi KENCANA Pratama. Penghargaan berupa penyematan Pin KENCANA Pratama dan rompi diserahkan kepada para camat atas keberhasilan mereka membangun kolaborasi serta kesiapsiagaan bencana di wilayah masing-masing.
Gubernur NTT, Melkiades Laka Lena, menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan bukti bahwa ketangguhan menghadapi multi-ancaman bencana tidak dapat dibangun oleh satu lembaga atau satu tingkat pemerintahan saja, melainkan melalui kerja bersama yang kolaboratif.
”Tangguh itu gotong royong. Upaya membangun ketangguhan masyarakat dalam menghadapi multi-ancaman bencana hanya bisa diwujudkan melalui kerja bersama, kerja kolaboratif,” kata Melkiades dalam sambutannya.
Ia menambahkan, keberhasilan enam kecamatan di Kota Kupang dan empat kecamatan di Kabupaten Kupang ini harus menjadi inspirasi bagi wilayah lain di NTT. Wilayah yang telah lebih dahulu menjalankan program ini diharapkan dapat menjadi mentor bagi kecamatan lain. Melkiades mengingatkan agar penghargaan ini tidak dipahami sebagai sekadar seremoni, melainkan menjadi tonggak sejarah baru dalam memprioritaskan langkah pencegahan.
Penguatan Tata Kelola di Tingkat Kecamatan
Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kemendagri, Drs. Edy Suharmanto, M.Si., mengingatkan bahwa NTT menghadapi ancaman bencana yang kompleks. Potensi bencana tersebut meliputi gempa bumi, tsunami, cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, tanah longsor, hingga dampak perubahan iklim yang terus meningkat.
Oleh karena itu, penguatan tata kelola penanggulangan bencana diarahkan hingga ke tingkat kecamatan sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat sekaligus jembatan koordinasi lintas desa, kelurahan, dan perangkat daerah.
”Keberhasilan Gerakan KENCANA tidak diukur dari banyaknya dokumen yang disusun, tetapi dari meningkatnya kapasitas kecamatan dalam melindungi masyarakat dari risiko bencana,” ujar Edy.
Ia menegaskan, status KENCANA Pratama yang diraih saat ini bukanlah tujuan akhir, melainkan pijakan awal untuk menuju tingkat Madya dan Utama melalui penguatan kapasitas serta kolaborasi yang berkelanjutan.
Masyarakat Sebagai Aktor Utama Kesiapsiagaan
Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Drs. Pangarso Suryotomo, M.M.B., menekankan pentingnya menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengurangan risiko bencana.
”Kita tidak pernah tahu kapan bencana akan datang. Namun di sisi lain kita menyadari bahwa masyarakat adalah first responder ketika bencana itu datang. Sehingga penguatan masyarakat terkait pengelolaan risiko bencana harus menjadi hal yang bersifat fundamental yang harus dilakukan,” tutur Pangarso.
Gerakan KENCANA sendiri merupakan inisiatif Kemendagri yang dikembangkan sejak Agustus 2025 untuk mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana dengan mengoptimalkan peran camat sebagai koordinator lokal.
Setelah pembukaan monev, tim dari Kemendagri dan BNPB melakukan kunjungan lapangan ke Kecamatan Kota Lama di Kota Kupang dan Kecamatan Kupang Barat di Kabupaten Kupang. Di Kecamatan Kota Lama, tim memantau praktik baik berupa kerja sama dengan 37 Posyandu di 10 kelurahan sebagai media edukasi kebencanaan, serta penerapan program Sekolah Tangguh Bencana di SD Negeri 1 Bonipoi dan SMA Katolik Giovanni. (*)
