ROOLNEWS.ID – Ketergantungan Indonesia terhadap impor garam untuk kebutuhan industri aneka pangan dan farmasi mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil langkah strategis. Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, kini dibidik menjadi salah satu lumbung produksi garam industri nasional guna memenuhi kebutuhan dalam negeri dan mencapai target swasembada pada 2027.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, menegaskan bahwa kualitas garam lokal yang belum sepenuhnya memenuhi standar industri ketat menjadi penyebab utama masih terbukanya keran impor.
“Saat ini lebih dari separuh kebutuhan garam untuk sektor aneka pangan dan farmasi masih harus dipenuhi dari impor,” ujar Koswara dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Senin (19/5/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pembangunan sentra garam di Rote Ndao direncanakan untuk menopang kebutuhan industri
Untuk mewujudkan rencana tersebut, KKP telah melakukan pemetaan lahan potensial seluas lebih dari 1.000 hektare di Rote Ndao. Pemilihan wilayah ini bukan tanpa alasan; Rote Ndao memiliki keunggulan curah hujan rendah dan tingkat salinitas air laut yang tinggi, kondisi ideal untuk produksi garam berkualitas.
“Identifikasi tersebut merupakan tahap awal untuk memastikan kelayakan teknis dan ekologis seperti sumber air serta aspek sosial dalam pengembangan lahan garam berkelanjutan,” jelas Koswara.
Ia juga menambahkan bahwa dukungan dari Pemerintah Daerah Rote Ndao telah dikantongi, dengan harapan implementasi dapat dimulai pada tahun 2025.
Optimisme serupa datang dari Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk. Ia menyambut baik inisiatif pemerintah pusat ini dan meyakini bahwa pengembangan sentra garam akan menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan pendapatan daerah.
“Saya mewakili masyarakat Rote Ndao, berterima kasih atas kehadiran pemerintah pusat melalui KKP. Ini memberikan angin segar bagi masyarakat,” tutur Paulus.
Upaya percepatan swasembada garam nasional ini diperkuat dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2025. Regulasi ini antara lain akan mengatur larangan impor garam secara bertahap untuk beberapa sektor industri, sejalan dengan peningkatan produksi dan kualitas garam dalam negeri.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah menguraikan strategi KKP yang meliputi program intensifikasi dan ekstensifikasi pergaraman, serta sinergi dengan perusahaan pergaraman dan pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia. Pengembangan Rote Ndao menjadi bagian integral dari strategi besar ini untuk kedaulatan garam nasional. (*/rn)
