ROOLNEWS.ID – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), akan melibatkan pihak swasta secara signifikan. Lantaran keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah menawarkan pengelolaan delapan dari sepuluh zona tambak garam yang tersedia kepada investor.
Direktur Sumber Daya Kelautan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Frista Yorhanita, menegaskan bahwa kolaborasi dengan investor mutlak diperlukan demi mengejar target swasembada garam nasional pada 2027.
“Pengembangan kawasan industri Rote itu kan tidak mungkin pemerintah semua. Kemampuan APBN kami paling ya hanya bisa di dua zona, sisa delapan zonanya itu harus dilakukan oleh investor,” kata Frista dalam acara Hilirisasi Garam untuk Indonesia Mandiri di Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Berdasarkan pemetaan KKP, kawasan industri garam di Rote Ndao memiliki luas total di kisaran 12.597 hingga 13.697 hektare. Dari total tersebut, pemerintah saat ini fokus menggarap proyek percontohan di Zona 1 seluas 1.025 hektare dan Zona 2 seluas 899,54 hektare. Pengembangan tahap pertama oleh KKP ini telah dimulai sejak tahun 2025 dan berlanjut ke tahap kedua pada tahun 2026.
Sementara itu, sisa lahan seluas lebih dari 10.000 hektare yang terbagi dalam delapan zona lainnya akan diserahkan pengelolaannya kepada pihak swasta. KKP secara khusus membidik korporasi industri pengguna garam yang membutuhkan pasokan besar dan kontinu agar dapat berkontribusi memenuhi kebutuhan produksinya secara mandiri.
“Kalau boleh saya sebut merek misalnya PT Indofood atau apalah, itu nanti akan berkontribusi minimal mereka jadi bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Karena kan mereka butuh dalam jumlah yang banyak dan kontinu,” ujar Frista.
Pemilihan Rote Ndao sebagai lokasi strategis didukung oleh faktor iklim dengan intensitas panas matahari tinggi serta kualitas air laut yang baik. KKP menargetkan produktivitas kawasan ini mencapai 200 ton per hektare.
Jika seluruh kawasan dikembangkan secara maksimal baik oleh pemerintah maupun swasta, potensi produksi garam dari Rote Ndao diperkirakan dapat mencapai 400.000 ton per tahun. Langkah ini diharapkan dapat menekan ketergantungan impor dan mendukung kebutuhan garam nasional yang mencapai sekitar 5 juta ton per tahun.(*)
