ROOLNEWS.ID– Dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-32, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag, M.Pd, akan meresmikan Puncak Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Serentak Terintegrasi pada Senin, 23 Juni 2025. Acara yang dipusatkan di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), sebuah pulau terluar di selatan Indonesia, ini juga dirangkai dengan Peluncuran Kegiatan Konsorsium Aksi Perguruan Tinggi.
Kegiatan ini merupakan puncak dari pelayanan KB yang telah berlangsung serentak di seluruh provinsi sejak 16 Juni dan akan berakhir pada 30 Juni 2025. Menurut informasi dari Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kemendukbangga/BKKBN, Sunarto, pada Minggu (22/6/2025), tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan akses pelayanan KB yang berkualitas bagi Pasangan Usia Subur (PUS) serta menjaga keberlangsungan pemakaian kontrasepsi.
“Pelaksanaan kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan komitmen pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta mitra kerja tentang program KB, sekaligus meningkatkan capaian peserta KB baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan non-MKJP,” ujar Sunarto di Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Acara peresmian di Rote Ndao akan dipancarluaskan secara daring melalui live streaming YouTube Kemendukbangga/BKKBN Official dan Zoom, yang diikuti oleh seluruh provinsi beserta mitra kerja terkait. Menteri Wihaji juga dijadwalkan akan melakukan telekonferensi dengan beberapa provinsi terpilih.
Kemendukbangga/BKKBN menargetkan sebanyak 1.000 akseptor dapat terlayani dalam kegiatan ini, yang menyasar akseptor KB ulangan, ganti cara, pasca persalinan, dan akseptor baru. Penetapan target di masing-masing provinsi mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk potensi angkaunmet need, potensi KB pascapersalinan, serta rata-rata capaian pelayanan KB.
Panitia Harganas 2025 menyatakan bahwa jenis pelayanan KB yang disediakan meliputi pil, kondom, suntik, IUD, implan, tubektomi, dan vasektomi. Pelayanan dipastikan tetap memperhatikan kualitas, kondisi wilayah, serta protokol kesehatan yang berlaku.
Selain pelayanan KB, kegiatan ini juga meluncurkan Konsorsium Aksi Perguruan Tinggi yang telah menyusun rencana aksi untuk berbagai inovasi. Inovasi tersebut mencakup penyediaan teknologi air bersih, produksi dan pengolahan bahan pangan lokal bergizi, serta pendampingan dan edukasi gizi. Pada tahap awal, tiga kabupaten akan menjadi lokus intervensi, yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan, Sumba Barat Daya, dan Manggarai Timur.
Penyelenggaraan pelayanan KB serentak ini juga menjadi upaya untuk memenuhi target dalam rancangan Rencana Strategi Kemendukbangga/BKKBN 2025-2029. Kementerian menargetkan pemenuhan kebutuhan ber-KB dengan metode modern meningkat dari 84,7 persen pada 2025 menjadi 87,1 persen pada 2029. Target lainnya adalah penurunan angka kehamilan yang tidak diinginkan dari 11,3 persen menjadi 10,0 persen, serta penurunan Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur (ASFR) 15-19 tahun dari 19,4 per 1.000 wanita menjadi 17,8 per 1.000 wanita pada periode yang sama.
Untuk mencapai sasaran tersebut, salah satu kebijakan yang ditempuh adalah meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi (KBKR) yang komprehensif. Mengutip pernyataan Kedeputian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Kemendukbangga/BKKBN, evaluasi kebijakan ini akan diukur melalui tiga indikator kinerja program pada tahun 2025, yakni Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR) dengan target 61,8 persen, penurunan persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) menjadi 10,5 persen, dan persentase Pasangan Usia Subur dengan Kehamilan Risiko Tinggi sebesar 27,6 persen.
Ketua Pelaksana Harganas 2025, Wahids, yang juga menjabat sebagai Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Kemendukbangga/BKKBN, menekankan pentingnya momentum Harganas yang jatuh pada 29 Juni setiap tahunnya.
“Hari Keluarga Nasional merupakan salah satu hari besar nasional yang sangat krusial dan fundamental. Hal ini mengingat peran keluarga sebagai pilar utama dalam pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang makmur dan sejahtera,” ujar Wahids. (Humas_Kemendukbangga/BKKBN | Editor: ricky)
