Diduga Fiktif! SILPA APBDes 2025 Oematamboli Masuk RAPBDes 2026, Mantan Pj Kades Lapor Inspektorat

- Tim

Selasa, 24 Februari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ROOLNEWS.ID – Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBDes 2025 Desa Oematamboli yang diduga fiktif ternyata tetap dimasukkan sebagai komponen pendukung penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) 2026. Merespons kejanggalan tersebut, Mantan Penjabat (Pj) Kepala Desa Oematamboli, Soni Arianto Zacharya, resmi melapor ke Inspektorat Kabupaten Rote Ndao pada Kamis (12/2/2026) lalu.

​Laporan yang ditembuskan kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Camat Lobalain ini memuat permohonan audit fokus pada keuangan Desa Oematamboli. Dugaan fiktif muncul karena SILPA tersebut tidak memiliki penjabaran administrasi yang jelas, menyusul tidak diserahkannya nota manual sebagai bukti pertanggungjawaban oleh Plt Sekretaris dan Bendahara Desa.

​Dalam pelaporannya, Soni memaparkan lima persoalan utama. Kelimanya meliputi ketiadaan nota dan kuitansi belanja manual dari bendahara, ketiadaan laporan pelaksanaan kegiatan dari PKA Desa, perlunya pemeriksaan ulang dokumen transaksi di SISKEUDES, paket pekerjaan Dana Desa bersisa SILPA yang tidak tercatat dan tidak dilaporkan di Musyawarah LPJ APBDes 2025, serta dugaan penyalahgunaan tugas dan fungsi bendahara desa.

​”Pekerjaan fisik berjalan, tetapi tidak disertai pertanggungjawaban administrasi. Nota belanja manual yang seharusnya disampaikan hingga batas musyawarah bersama BPD, P3MD dan masyarakat, tidak pernah diberikan,” tegas Soni pada Senin (23/2/2026) kemarin.

​Soni menegaskan pelaporan ini adalah bentuk tanggung jawab menjaga keuangan negara dan agar penyusunan anggaran berikutnya menggunakan data yang valid. Langkah ini sejalan dengan arahan pimpinan daerah serta hasil pertemuan lintas sektor Kejaksaan Negeri Rote Ndao dan Inspektorat.

​”Saya terbuka dan siap bekerja sama dengan semua pihak untuk mengusut persoalan ini. Jika ada dugaan kerja sama yang merugikan negara, harus dibuka seterang-terangnya,” tambahnya. (*/RN)

Berita Terkait

Meksi Mooy Desak Pelantikan PPPK Paruh Waktu Paling Lambat Maret 2026
Besok, Gustaf Folla dan Charles Pelle Dilantik Jadi Direktur BUMD
Kala HET Rp 7.000 Hanya Berlaku di Atas Kertas, Harga Minyak Tanah Meroket Dua Kali Lipat
1 Tahun Paulus-Apremoi, Antara Maaf dan Janji Mbule Sio
Gustaf Folla dan Charles Pelle Lulus Seleksi Direktur BUMD
Mati Mesin, Tiga Nelayan Rote Timur Ditemukan Selamat di Hari Kedua Pencarian
BPD Kolobolon Laporkan Dugaan Siltap Fiktif dan Markup Posyandu, Desak Kades Nonaktif Tak Diaktifkan
BPD Kolobolon Tolak Kades Nonaktif karena “Utang” Rp 187 Juta, Inspektorat: Kewajiban Pribadi Sudah Lunas

Berita Terkait

Selasa, 24 Februari 2026 - 18:31 WITA

Meksi Mooy Desak Pelantikan PPPK Paruh Waktu Paling Lambat Maret 2026

Selasa, 24 Februari 2026 - 16:55 WITA

Besok, Gustaf Folla dan Charles Pelle Dilantik Jadi Direktur BUMD

Selasa, 24 Februari 2026 - 11:40 WITA

Diduga Fiktif! SILPA APBDes 2025 Oematamboli Masuk RAPBDes 2026, Mantan Pj Kades Lapor Inspektorat

Senin, 23 Februari 2026 - 21:20 WITA

Kala HET Rp 7.000 Hanya Berlaku di Atas Kertas, Harga Minyak Tanah Meroket Dua Kali Lipat

Jumat, 20 Februari 2026 - 13:24 WITA

1 Tahun Paulus-Apremoi, Antara Maaf dan Janji Mbule Sio

Berita Terbaru

BERITA ROTE NDAO

Meksi Mooy Desak Pelantikan PPPK Paruh Waktu Paling Lambat Maret 2026

Selasa, 24 Feb 2026 - 18:31 WITA

BERITA ROTE NDAO

Besok, Gustaf Folla dan Charles Pelle Dilantik Jadi Direktur BUMD

Selasa, 24 Feb 2026 - 16:55 WITA

BERITA ROTE NDAO

1 Tahun Paulus-Apremoi, Antara Maaf dan Janji Mbule Sio

Jumat, 20 Feb 2026 - 13:24 WITA