ROOLNEWS.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rote Ndao menempatkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai strategi utama dalam menghadapi tantangan fiskal pada Tahun Anggaran 2026. Sektor-sektor yang menjadi kekuatan ekonomi masyarakat, seperti pertanian, perikanan, pariwisata, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta industri kreatif, akan terus didorong perkembangannya.
Hal tersebut mengemuka dalam Sidang Paripurna Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026 yang digelar di gedung DPRD Kabupaten Rote Ndao, Rabu (19/11/2025).
Bupati Rote Ndao Paulus Henuk, SH, dalam sambutannya pada Sidang IV DPRD tersebut menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan program pembangunan tetap berjalan efektif di tengah prediksi penurunan kapasitas fiskal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, tahun 2026 akan menjadi periode dengan tantangan keuangan yang berat seiring adanya kebijakan efisiensi dan penajaman belanja dari Pemerintah Pusat melalui optimalisasi transfer ke daerah.
”Pemerintah daerah berupaya memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif meski kapasitas fiskal menurun,” ungkap Bupati Paulus Henuk.
Selain memacu sektor-sektor produktif, Bupati juga menekankan bahwa penyusunan RAPBD 2026 tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Ia menyoroti pentingnya disiplin anggaran serta pelaksanaan pengawasan dan evaluasi yang ketat. Hal ini diperlukan untuk menjamin setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Drs. Lazarus Yonas Pah ini, Bupati mengajak seluruh jajaran legislatif untuk memperkuat sinergi dan kemitraan. Kerjasama yang solid diharapkan dapat memastikan kebijakan anggaran yang disusun benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rote Ndao.
Sidang Paripurna ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Apremoi Dudelusy Dethan, Sekretaris Daerah Drs. Jonas M. Selly, MM, para anggota DPRD, Asisten Sekda, Staf Ahli, Pimpinan Perangkat Daerah, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). (*/RN)
