Rote (ROOL)- Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Rote Ndao Denison Moy, ST mengajak generasi muda Kabupaten Rote Ndao yang tergabung dalam organisasi kepemudaan (OKP) masing-masing, berperan aktif menjaga situasi aman, damai, dan sejuk selama pelaksanaan seluruh rangkaian tahapan pemilihan umum legislatif (pileg) dan pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) 2019 mendatang.
Para generasi muda diharapkan mampu memberikan edukasi politik secara konstruktif kepada masyarakat, agar dapat melihat dengan jernih dan menghargai segala bentuk perbedaan pandangan politik.
“Di dalam politik berbeda pendapat dan pilihan itu wajar karena warna partai, tetapi bukan perbedaan itu untuk saling menghujat,” ujarnya Deni di gedung DPRD Kabupaten Rote Ndao, Selasa (2/10/2018), ketika dimintai tanggapan terkait pelaksanaan pileg dan pilres 2019 di Kabupaten Rote Ndao.
Menurutnya, keamanan bukan merupakan tugas pihak kepolisian saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab pemuda, masyarakat, pemerintah, dan penyelengara pemilu. Sebab, dari proses pileg dan pilpres yang langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber), diharapkan menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan amanah dalam memimpin dan membawa Indonesia lebih baik lagi ke depan.
Terpisah, Ketua Lembaga Amanat Penderitaan Rakyat Nusantara Republik Indonesia (Antra-RI) Kabupaten Rote Ndao Yunus Panie kepada wartawan di kediamannya, di Desa Tuabolok, Kecamatan Lobalaian, Selasa (2/10/2018), mengatakan, para pimpinan OKP dan organisasi masyarakat (ormas) lainnya harus ikut berperan aktif bersama aparat kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketenteraman selama proses pileg dan pilpres berlangsung.
“Walau beda pilihan politik tetapi seluruh komponen masyarakat punya kewajiban menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif, dan memastikan budaya toleransi antar sesama tetap terpelihara di bumi Ita Esa ini,” katanya.
Yunus menambahkan, generasi muda yang tergabung dalam KNPI dan OKP lainnya di Rote Ndao dapat menjadi mitra KPU dan Bawaslu dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas dan mertabat. Salah satunya, kata dia, dengan melaksanakan sosialisasi tentang cara mencoblos kepada masyarakat.
KPU dan Banwaslu, kata dia, perlu terus didorong untuk bekerja secara transparan dan jujur, sehingga pileg dan pilpres menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas.
“Jika dalam penyelengaran tidak transparan, maka akan timbul konflik. Oleh karena itu penyelengara harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemilu dan PKPU,” kata pegiat anti rasuah ini.
Selain itu, kata Yunus, yang lebih penting adalah partisipasi masyarakat karena sudah terbukti bahwa masyarakat turut terlibat mengawal pelaksanaan pilkada, pileg, dan pilpres beberapa tahun terakhir, sehingga berlangsung sukses. (*tim)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
