ROOL – Untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo saat melakukan peresmian pengoperasian LMVPP 60 MW di Kupang (28/12/2016) lalu perihal penyelesaian 100 persen desa berlistrik di NTT sampai dengan akhir 2018 maka PT PLN ( Persero ) Wilayah NTT menggelar rapat koordinasi sinkronisasi desa berlistrik bersama Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Alor dan Sabu Raijua. Rakor ini mengusung tema satukan semangat, komitmen dan aksi kerja-kerja ( tulus,iklas ) wujudkan NTT 100 persen desa berlistrik.
“target kita semua desa sudah berlistrik di tahun 2018 sesuai dengan perintah bapak Presiden saat kunjungan ke sini tahun lalu. Sebelumnya kita targetkan selesainya tahun 2019,” ungkap General Manager PT.PLN ( Persero ) Wilayah NTT, Richard Safkaur saat membuka rakor sinkronisasi desa berlistrik di ruang rapat flobamor kantor PT. PLN Wilayah NTT, Jumat (7/4).
Untuk itu lanjut Safkaur, dalam rangka mencapai target yang sudah ditetapkan pihaknya akan membangun infrastruktur gardu sebanyak 1.854 buah dengan total kapasitas 93 MVA, JTM 6.492 kms dan JTR 5.240 kms.
Dijelaskan Safkaur, tujuan diadakannya rakor tersebut untuk sinkronisasi data.
“Data yang ada di PLN misalnya dari total 306 kecamatan yang ada di NTT masih ada 22 kecamatan yang belum berlistrik, apakah sesuai tidak dengan data Pemerintah Kabupaten. Rote Ndao misalnya data desa yang berlistrik sudah cocok dengan data yang ada pada kami atau tidak. Sementara informasi dari Bupati Rote Ndao bahwa Kecamatan Landu Leko belum memiliki jaringan listrik, saya sampaikan tahun ini kita pasang jaringan listrik disana,” sambung Safkaur.
Bupati Rote Ndao, Drs. Leonard Haning, MM pada kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih kepada PLN terkait kecamatan Landu Leko tahun ini telah masuk perencanaan PLN untuk pemasangan jaringan listrik.
“mungkin selama ini masyarakat Landu Leko bermimpi kapan mereka bisa mendapatkan jaringan listrik, dan kini mimpi itu sudah dijawab oleh pak GM PLN, tahun ini terpasang jaringan. Terima kasih,” kata Bupati Haning.
Bupati Haning juga mengoreksi data jumlah desa yang terdata di PLN sejumlah 90 desa. “Data kita sekarang jumlah desa di Rote Ndao terdapat 87 desa induk, 7 kelurahan dan 30 desa pemekaran yang dalam waktu dekat segera diresmikan menjadi desa definitif,” ungkap Bupati Haning.
Kaitan dengan target PLN pada tahun 2018 semua desa sudah berlistrik Bupati Haning menyerahkan nya kepada PLN.
“untuk dua tahun target PLN saya serahkan sepenuhnya kepada PLN, namun kaitan bagaimana dukungan Pemda maka perlu sinkronisasi pemikiran Pemda dan Dinas Kehutanan, khusus menyangkut produk hukum harga satuan jenis tanaman kehutanan. Apakah kehutanan sudah memiliki produk hukum ini ? jika belum maka perlu dirancang sebuah produk yang sama supaya tidak masing-masing menilai sendir-sendirii harga tanaman hutan seperti mahoni atau jati yang ditanam, sehingga tidak berbeda nantinya,” pinta Haning
Kabid Penataan dan Pengusahanan Hutan Dinas Kehutanan provinsi NTT, Rudi Lismono menyampaikan sudah ada penegasan Menteri Kehutanan RI dan Gubernur NTT bahwa apa saja yang berkaitan dengan proyek strategis nasional harus didukung.
“Yang kita harapkan koordinasinya lebih awal, untuk apa saja, untuk pembangunan listrik atau untuk pelabuhan.Pada prinsipnya kami siap untuk mendukung setiap proyek strategis nasional,” tegas Lismono.
Untuk diketahui, rakor ini diakhiri dengan penandatangan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, TTS, Kabupaten Kupang, Alor dan Sabu Raijua dengan PT PLN ( Persero ) Wilayah NTT tentang program 100 persen desa berlistrik dan infrastruktur sistem kelistrikan di kelima Kabupaten tersebut. (cha_L/UHP).