ROOL – Pemerintah Kabupaten Rote Ndao melalui Tim Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menggelar pertemuan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Aula Inspektorat Kabupaten Rote Ndao, Rabu (5/8/2026). Pertemuan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas penerapan SPIP melalui Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, serta berintegritas.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao Petson S. Hangge, S.Sos., para Kepala Perangkat Daerah, Tim Satgas SPIP Kabupaten Rote Ndao, serta jajaran BPKP selaku instansi pembina penerapan SPIP.
Pemetaan Kekuatan dan Kelemahan Perangkat Daerah
Fokus utama pertemuan ini tertuju pada pembahasan pelaksanaan Penilaian Mandiri SPIP dan Penjaminan Kualitas SPIP. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah berjalan secara efektif dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Melalui proses evaluasi tersebut, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi secara detail kekuatan, kelemahan, serta langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam penerapan pengendalian intern di setiap organisasi perangkat daerah.
Dorong Akuntabilitas dan Manajemen Risiko
Dalam arahannya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Rote Ndao, Petson S. Hangge, S.Sos., menegaskan agar seluruh perangkat daerah mengikuti proses penilaian secara optimal dan penuh tanggung jawab. Ia menyebutkan bahwa agenda ini bukan sekadar pemenuhan aspek administratif, melainkan instrumen penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Melalui pendampingan dari BPKP, Pemkab Rote Ndao memperoleh masukan teknis agar hasil penilaian mencerminkan kondisi riil di lapangan. Hasil penilaian ini nantinya dijadikan dasar penyusunan strategi peningkatan maturitas SPIP, sekaligus memperkuat manajemen risiko dan pengendalian intern demi mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan. (*)
