ROOLNEWS.ID – Sebagai beranda terdepan di wilayah selatan Indonesia, Kabupaten Rote Ndao bertekad mempercepat pembangunan wilayah perbatasannya. Bupati Paulus Henuk, SH, menggalang dukungan dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk mewujudkan hal tersebut.
Langkah strategis ini ditunjukkan dengan pertemuan Bupati Paulus Henuk dan Sekretaris BNPP, Zudan Arif Fakrulloh, di Jakarta, Senin.
Posisi Rote Ndao sebagai “pintu selatan NKRI” menjadi fokus utama dalam pembahasan.
“Kami membicarakan berbagai usulan dari Rote Ndao, tentang peluang program khusus yang dapat dibangun sebagai pintu terselatan NKRI,” ungkap Bupati Paulus Henuk.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas pula mengenai Rencana Induk atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rote Ndao yang masih dalam proses. Bupati mengakui bahwa belum adanya rencana induk dan penyesuaian Perda RTRW menjadi kendala dalam pengajuan program pembangunan.
“Satu hambatan bagi daerah kita adalah belum ada rencana induk dan penyesuaian Perda RT/RW yang masih dalam proses,” jelasnya.
Menyadari pentingnya percepatan penyelesaian RTRW, Bupati Paulus Henuk mengambil tindakan cepat dengan menginstruksikan jajarannya.
“Untuk masalah ini, saya langsung hubungi Sekda (Sekretaris Daerah), Kepala Bapeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), Kepala Dinas PU (Pekerjaan Umum), dan Perkim (Perumahan dan Kawasan Permukiman) agar proses Perdanya dipercepat,” tegas Bupati.
BNPP memiliki berbagai program khusus yang berpotensi mendukung pembangunan di Rote Ndao. Program-program ini meliputi pembangunan infrastruktur perbatasan, pengembangan kawasan perbatasan, peningkatan keamanan perbatasan, peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan, dan peningkatan ekonomi di wilayah perbatasan. Selain itu, ada juga program peningkatan layanan publik, pembangunan secara umum, mobilitas, serta pertumbuhan ekonomi perbatasan.
Pertemuan dengan BNPP ini merupakan agenda terpisah dari kegiatan audiensi dan roadshow Gubernur dan seluruh bupati/walikota se-Nusa Tenggara Timur (NTT) di Jakarta. Kegiatan yang berlangsung pada 17 Maret 2025 tersebut meliputi kunjungan ke Kementerian Pekerja Migran Indonesia, Bappenas, Kementerian Koperasi, BP Taskin, dan diakhiri dengan makan malam bersama sesepuh NTT dan anggota DPD/DPR RI.
Dengan posisi strategisnya sebagai pintu selatan NKRI, Kabupaten Rote Ndao menunjukkan komitmen kuat untuk akselerasi pembangunan perbatasan. Dukungan dari BNPP dan percepatan penyelesaian RTRW diharapkan dapat menjadi kunci keberhasilan pembangunan di wilayah tersebut. Kejelasan RTRW akan menjadi landasan penting bagi implementasi program-program strategis dari pemerintah pusat. (*/rn)