ROOLNEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menggelar rapat koordinasi (Rakor) lintas sektoral bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) serta Badan Keamanan Laut (Bakamla). Fokus utama pertemuan ini adalah merumuskan langkah ke depan (way forward) dalam penanganan nelayan pelintas batas dan pengawasan wilayah perbatasan laut.
Bertempat di ruang TBUPP Kantor Bupati Rote Ndao, Jumat (5/12/2025), rapat dipimpin Wakil Bupati Apremoi Dudelusy Dethan dan dimoderatori Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra, Benay Forah.
Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Pasifik, Oseania dan Afrika Kemenko Polkam, Marsma TNI Parimeng, menyatakan perlunya memperjelas definisi nelayan dan kapal tradisional yang diizinkan beroperasi di wilayah lintas batas. Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan status tradisional oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
”Tantangan terbesar saat ini adalah pengelolaan perbatasan laut. Interaksi ekonomi lintas negara terjadi sangat intens, sehingga perlu aturan yang jelas dan disepakati secara bilateral,” ujar Parimeng. Ia mencontohkan model kerja sama di perbatasan Indonesia-PNG dan Batam sebagai referensi.
Wakil Bupati Apremoi Dudelusy Dethan menilai rapat ini sebagai momentum penting penyatuan langkah pusat dan daerah. Selain membahas keamanan laut, Apremoi juga menyampaikan aspirasi terkait penambahan kuota BBM, pembangunan depo Pertamina, serta melaporkan berjalannya program Makan Bergizi Gratis yang dinilai sangat membantu warga.
Hadir dalam kegiatan ini sejumlah pejabat pusat, di antaranya Kombes Pol Agung Aristyawan Adhi (Kemenko Polkam), Miryam Hasudungan Situmorang (Kemendagri), Budi R Suryasaputra (Kemlu), Mardiana Setyaning (KKP), serta perwakilan Bakamla RI Kolonel Bakamla I Made K Surya.
Wakil Bupati berharap kolaborasi ini dapat segera direalisasikan dalam bentuk program nyata pada tahun 2026. (*)
