ANGGOTA Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Aulora Modok, S.Sos, yang melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Rote Ndao, menggelar pertemuan dengan para kelapa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-Kabupaten Rote Ndao, Jumat (14/09/2018).
Pertemuan yang dilaksanakan wakil rakyat yang membidangi urusan pendidikan tersebut berlangsung di aula SMA Negeri 1 Lobalaian, dan dihadiri pula oleh sejumlah guru dan tenaga kontrak SMA/SMK, serta perwakilan dari Unit Pelaksanan Teknik (UPT) Dinas Pendidikan Provinsi NTT Wilayah III di Kabupaten Rote Ndao.
Dalam sesi dialog, Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kabupaten Rote Jeremias Manafe, S.Pd mengatakan, ada keluhan sejumlah guru PNS di Kabupaten Rote Ndao karena tunjangan guru saat kewenangan masih berada di pemerintah kabupaten hilang setelah kewenangan dialihkan ke pemerintah provinsi.
Namun, hal positif akibat pengalihan kewenangan tersebut adalah bahwa gaji guru (tenaga) kontrak yang semula Rp 1 juta naik menjadi Rp 1,7 juta.
Kepala SLB Negeri Lobalaian Okrain Kiak, S.Pd mengaku sejak pengalihan SLB dari kabupaten ke provinsi, ada kesulitan dalam anggaran makan-minun para siswa tuna netra dan difabel lainnya karena pemerintah daerah tidak lagi menghibahkan dana.
“Kami terus berkoordinasi dengan provinsi, walau kami dapat tetapi dananya tidak mencukupi karena alasan dana sebagian digunakan untuk membiayai Pilkada serentak tahun 2018,” katanya.
Sementara, Kepala SMK Negeri 1 Pantai Baru Liliek Suyatna, S.Pd mengaku, lembaga yang dipimpinya sudah berjalan kurang lebih 10 tahun, namum tidak ada listrik. Akibatnya kegiatan UNBK siswa harus dilaksanakan di SMK Lobalain yang jaraknya mencapai 30 kilometer. Sehingga siswa terbebani dengan biaya teransportasi ke Kota Ba’a.
Lilik berharap hal ini dijadikan catatan untuk diperjuangkan pengadaan listrik di sekolah tersebut, sehingga tahun anggaran berikut SMK Negeri 1 Pantai Baru sudah bisa melaksanakan UNBK di sekolah sendiri.
Aurora Modok, anggota DPRD NTT asal PDIP mengaku akan memperjuangkan semua aspirasi para guru dan kepala sekolah tersebut, agar dapat diakomodir dalam Tahun Anggaran 2019.
Ia juga berharap semua stakeholders pendidikan di Kabupaten Rote Ndao memberikan dukungan kepada UPT Dinas Pendidikan Wilayah III, sehingga semua kendala bisa dicari jalan keluarnya. (*tim)
Anggota Komisi V DPRD NTT Bertemu Guru SMA/SMK
