ROOLNEWS • Dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat untuk penyusunan program kerja. Maka Pemerintah Kecamatan Pantai Baru, menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), Senin (20/2) dikantor Camat Pantai Baru.
Dalam musyawarah tersebut digelar forum diskusi kelompok bidang kegiatan memberikan prioritas masing-masing kegiatan tahun 2017 untuk perencanaan tahun 2018 yakni bidang pemerintahan, sosial budaya berupa lima kegiatan, bidang ekonomi enam kegiatan, bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah sejumlah tujuh kegiatan.
Jumlah pagu dana untuk 18 kegiatan prioritas (P1) dengan sumber dana APBD II sebesar Rp.14.485.000.000 dan 5 kegiatan dengan sumber APBN dan APBD I provinsi NTT yang diusulkan untuk dibahas dan ditetapkan pada Musrenbang tingkat Kabupaten Rote Ndao tahun 2017 dengan pagu dana sebesar 31.700.000.000.
Menanggapi usulan ini Camat Pantai Baru, Alfons Saek mengatakan program prioritas masing-masing desa akan ditampung dan diperjuangkan.
Camat Pantai Baru Alfons Saek dalam sambutannya menyampaikan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan tahun ini telah didahului dengan pra Musrenbang pada 13 Februari lalu yang telah membahas dan merumuskan berbagai usul kegiatan dalam diskusi kelompok dan pleno penetapan usulan prioritas kecamatan 2017.
Afons Saek pada kesempatan itu mengemukakan 7 permasalahan yang disampaikan pada saat pelaksanaan Musrenbang desa atau kelurahan se Kecamatan Pantai Baru yakni permasalahan belum adanya jaringan listrik PLN pada 6 desa di Pantai Baru bagian selatan yang mencakup Desa Nusakdale, Desa Batulilok, Desa Lenupetu, Desa Sonimanu, Desa Oebau dan Desa Oeledo serta sebagian di Dusun Oemata, Desa Koen dan Dusun Mokdale Desa Edalode menyebabkan masyarakat belum dapat penuhi kebutuhan akan listrik yang baik.
Rusaknya 1 buah jembatan permanen di Desa Lenupetu dan longsor pada bagian badan jalan Bunilain Desa Sonimanu mengakibatkan akses ke Desa Lenupetu, Desa Batulilok, dan Desa Nusakdale sangat terganggu.
Abrasi Pantai Oenggae, permasalahan pengikisan pada DAS, Edalode dan DAS Batulilok sepanjang lebih kurang 3000 meter, sangat membutuhkan perhatian pemerintah pusat dan pemerintah provinsi NTT dan Pemkab Rote Ndao.
Distribusi pupuk tidak tepat waktu, masalah infrastruktur khususnya jalan, jembatan, deker di bagian Kecamatan Pantai Baru Selatan, masalah jaringan telekomunikasi, masalah aset pemerintah baik aset di desa, kelurahan, kecamatan dan fasilitas umum lainnya.
Wakil Ketua DPRD Rote Ndao, Petrus J Pelle dalam pokok pikiran DPRD menyampaikan, pelaksanaan Musrenbang setiap tahun pasti dilakukan baik itu di tingkat dusun, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi maupun nasional. Ini bukanlah hal yang baru. Banyak program kegiatan yang direncanakan saat pra Musrenbang.
Menurutnya, yang menjadi persoalan adalah ketika masyarakat di tingkat dusun, desa dan kecamatan menganggap usulan tersebut adalah kebutuhan dasar tetapi bisa saja tidak terakomodir dalam APBD. Persoalan mendasar adalah keuangan daerah tidak mencukupi untuk membiayai semua kebutuhan-kebutuhan tersebut.
Lanjut Petrus, mudah-mudahan dalam Musrenbang sudah disampaikan oleh pemerintah, pada tahun 2016, apa saja yang diusulkan masyarakat dan yang mana saja yang bisa dieksekusi pada 2017 ini sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya.
Sementara itu, Bupati Leonard Haning, dalam sambutan membuka kegiatan Musrenbang mengatakan, dirinya mengakui memang tidak semua usulan pada Musrenbang terjawab, hal ini dikarenakan penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah.
Pantauan ROOL, hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Rote Ndao Leonard Haning, Wakil Ketua DPRD Petrus J Pelle, Sekda Jonas M.Selly, jajaran Forkopimda, jajaran kepala OPD, Camat Pantai Baru Alfons Saek, perwakilan tokoh msayarakat, kepala desa dan lurah se Kecamatan Pantai Baru. (r-01)
