ROOLNEWS.ID – Komisi II DPRD Kabupaten Rote Ndao merekomendasikan pemeriksaan lanjutan terhadap dua proyek di lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Proyek tersebut adalah instalasi listrik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan pembangunan tujuh unit screen house di Dinas Pertanian. Rekomendasi ini didasarkan pada dugaan mark up anggaran dan ketidaksesuaian antara realisasi fisik dengan anggaran yang telah dicairkan.
Rekomendasi tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja Komisi II DPRD Rote Ndao ke lapangan.
“Kami melakukan kunjungan kerja kurang lebih dua kali bersama empat perangkat daerah teknis mitra Komisi II,” ujar Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Rote Ndao, Meksi Mooy, S.Pd dalam konferensi pers, Kamis, 7 Maret 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fokus utama pemeriksaan adalah proyek instalasi listrik di RSUD dengan anggaran sekitar Rp2,8 miliar. Awalnya, proyek ini diusulkan karena adanya keluhan instalasi listrik yang sudah tidak layak dan memerlukan instalasi ulang secara menyeluruh.
“Namun, dalam pelaksanaannya, perencanaan maupun pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan kepada kami.” tegas Meksi Mooy.
Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pekerjaan hanya berupa pemasangan kabel SR (Saluran Rumah) dari panel ke beberapa titik, serta pemasangan dua trafo. Komisi II menilai pekerjaan ini tidak menjawab persoalan kelistrikan di RSUD, di mana alat-alat medis belum dapat digunakan dan pemadaman listrik masih sering terjadi.
Meksi menambahkan, dari data dan informasi, tidak ada satu dokumen pun yang dapat diserahkan oleh pihak rumah sakit kepada kami. Mereka hadir tetapi tidak bisa menjelaskan.
Komisi II menduga terjadi mark up harga dalam proyek ini. Berdasarkan perhitungan kasar, biaya pemasangan kabel SR sepanjang 1,2 km diperkirakan hanya sekitar Rp40 juta.
“Anggaran 2,8 miliar ini kami rasa gagal perencanaan dan terjadi mark up harga,” kata Meksi.
Proyek kedua yang direkomendasikan untuk diperiksa adalah pembangunan tujuh unit screen house di Dinas Pertanian dengan anggaran lebih dari Rp3 miliar. Meskipun pihak ketiga diputuskan perjanjian kerja samanya diakhir tahun 2024, Komisi II menduga terjadi pembayaran lebih karena progres fisik di lapangan diperkirakan belum mencapai 20%, sementara pencairan anggaran telah dilakukan sebesar 25%.
Meksi menjelaskan, menurut hitungan dinas, progresnya 25,32%. Tetapi fisik yang dilihat di lapangan itu belum 20% juga, sehingga pihaknya menduga hal ini terjadi pembayaran lebih.
Dinas Pertanian, menurut Meksi, sudah mengkonfirmasi, dan bersikukuh berpegang pada angka 25,32%.
Komisi II telah berupaya menghubungi kontraktor pelaksana proyek instalasi listrik RSUD yang berdomisili di Kupang, namun tidak berhasil. Sementara itu, identitas kontraktor proyek screen house di Dinas Pertanian belum diketahui secara pasti, hanya informasi bahwa kontraktor tersebut berasal dari Subang, Jawa Barat.
Komisi II akan melaporkan temuan ini kepada pimpinan DPRD Rote Ndao untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur.
“Sesuai mekanisme, kami akan laporkan kepada pimpinan. Dari kami komisi, kami sudah sepakat bahwa dua hal ini kami akan rekomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan,” tutup Meksi. (*/rn)
